BPK menemukan Kejanggalan Kemenkeu

241 Berkas Penanganan Covid-19, BPK menemukan 147 Triliun Tidak Umumkan Kemenkeu

BPK menemukan Kejanggalan Kemenkeu –  Badan pemeriksaan Keuangan (BPK), telah menemukan 241 berkas yang janggal dan bernilai 147 Triliun rupiah yang tidak di umumkan oleh Kemenkeu, Berkas ini adalah antara lain dana penenganan Covid-19 dan sebagian besar dana pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020.

BPK menemukan Kejanggalan Kemenkeu

BPK menemukan Kejanggalan Kemenkeu

BPK mengatakan ada beberapa berkas yang sudah di periksa dan dilihat dari berkas tersebut menjuru ke pemerinta pusat dan 204 pemerintah daerah dan 10 berkas ke BUMN.

BPK Bahtiar Arif mengatakan dari pemeriksaat tersebut, Baktiar menemukan ada alokasi biaya program PEN dan APBN 2020 yang sebesar Rp 841 Triliun dan 147 Triliun yang masih belum diumumkan.

Dari jumlah pemeriksaat tersebut harusnya yang berjumlah Rp 841 Triliun, akan tetapi berbeda dengan yang di publikasikan kementerian keuangan Indonesia yang hanya mengumumkan Rp 695 Triliun. Hal ini menjadi kecurigaan BPK dimana sisa uang 147 Triliun yang tidak di umumkan oleh kementrian keuangan Indonesia.

BPK juga menghitung biaya-biaya yang sudah di keluarkan oleh program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), menurutnya ini sudah di luar perhitungan yang sebesar Rp 27,32 Triliun yang di gunakan untuk alokasi terkait anggaran belanja dalam APBN 2020 sebesar RP 23,59 Triliun Rupiah.

Selain itu BPK juga menemukan keganggalan dalam mencakup fasilitas yang sudah di atur dalam PMK no 28 tahun 2020 selain pajak pertambahan Nilai ditanggung permerintah dan PP no 29 tahun 2020 yang belum masuk dalam perhitungan alokasi Program PEN yang masih belum bisa di estimasi untuk saat ini.

Penemuan lainnya adalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos), ia menyebutkan data terpadu kesehatan sosial penetapan januari 2020 yang sudah di gunakan tidak lah tepat, angka tersebut seharusnya sudah bisa diperhitungkan dan di estimasikan, akan tetapi hal ini menjadi sulit dan janggal dalam berkas-berkas yag sudah ada.

“Banyak berkas yang aneh disini dan setiap kali diperiksa kami menemukan kejanggalan dalam laporan yang sudah di tulis, contoh seperti BPK menemukan sebanyak 10.922.689 NIK penerima yang tidak valid, 16.372.692 nomer kartu keluarga (kk) yang tidak valid, dan adlah lagi yang aneh disini nama anggota rumah tangga tetapi namanya tidak ada alias kosong, saya juga menemukan NIK ganda dengan namayang sama juga”. Ungkap Bahtiar Arif.

Hal ini menjadi kecurigaan terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, atau bisa jadi pengerjaan yang asal-asalan menjadi faktor dari permasalah berkas yang sudah teliti oleh BPK. Berkas yang menjadi kecurigaan BPK akan di periksa ulang dan di telusuri lebih lanjut lagi. Tegasnya.